JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Rapat koordinasi yang digelar pada Rabu, 5 November 2025 di Kantor Wali Kota Batam bertujuan untuk meninjau perkembangan proyek-proyek yang tengah berjalan, mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta menyusun langkah-langkah agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.
Plh Sekretaris Daerah Kepri, Adi Prihantara, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peran vital dalam meningkatkan konektivitas antardaerah sekaligus memperkuat daya saing ekonomi. Beberapa proyek prioritas yang tengah berjalan antara lain pemugaran Bandara di Kabupaten Karimun dan pembangunan waduk di Kabupaten Bintan. Waduk ini nantinya akan menjadi penopang utama ketersediaan air baku bagi masyarakat maupun industri di Kepri.
“Penguatan infrastruktur tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga membangun konektivitas antarwilayah yang dapat membuka peluang investasi, memperlancar arus logistik, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Kepri,” ungkap Adi usai pertemuan.
Infrastruktur Strategis Kunci Daya Saing Wilayah
Dalam forum tersebut, Bappenas menekankan bahwa percepatan proyek-proyek strategis di Kepri sejalan dengan target nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Direktur Bidang Infrastruktur Bappenas, Abdul Malik, menambahkan bahwa wilayah Kepri memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga serta menjadi pusat kegiatan industri dan perdagangan internasional.
“Karena itu, proyek-proyek infrastruktur di Kepri harus mendapat perhatian khusus. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting agar setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai prioritas nasional,” ujar Abdul Malik.
Proyek Prioritas Dikebut Demi Kebutuhan Masyarakat
Selain pembangunan fisik, proyek prioritas juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemugaran Bandara Karimun ditargetkan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan transportasi udara, sedangkan pembangunan waduk di Bintan akan memastikan ketersediaan air bersih yang mencukupi bagi kebutuhan rumah tangga dan industri. Kedua proyek ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta menarik investasi baru ke wilayah tersebut.
Adi Prihantara menjelaskan bahwa percepatan pembangunan membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk dukungan regulasi, pendanaan, dan koordinasi antarinstansi. Forum audiensi ini dihadiri Wali Kota Batam, pejabat OPD Pemprov Kepri, Pemko Batam, serta perwakilan instansi terkait lainnya untuk membahas hambatan teknis maupun administratif yang selama ini menghambat pelaksanaan proyek.
Free Trade Zone Dorong Pemerataan Ekonomi Daerah
Selain pembangunan fisik, Pemprov Kepri tengah mengupayakan penerapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di tiga daerah, yakni Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang. Langkah ini bertujuan untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Batam, sekaligus memastikan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah perbatasan dan pulau terluar.
FTZ diharapkan dapat menarik investasi domestik maupun asing, membuka peluang kerja baru, dan memperkuat perdagangan internasional di wilayah Kepri. Menurut Adi, keberadaan FTZ juga akan membantu mempermudah arus logistik dan distribusi barang dari dan ke wilayah tersebut, sehingga perekonomian lokal menjadi lebih kompetitif.
Kolaborasi Pusat dan Daerah Jadi Penentu Sukses
Dalam pertemuan ini, Bappenas menekankan pentingnya evaluasi dan pendampingan secara berkelanjutan terhadap proyek-proyek strategis. Abdul Malik menuturkan, koordinasi pusat-daerah menjadi kunci agar pembangunan berjalan lancar dan tepat waktu. Pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan laporan perkembangan proyek secara rutin, sehingga langkah-langkah percepatan dapat segera dilakukan bila ditemukan hambatan.
Adi Prihantara menambahkan, kolaborasi ini tidak hanya menyangkut perencanaan dan pendanaan, tetapi juga implementasi di lapangan. Dengan adanya koordinasi yang solid, setiap proyek strategis dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, hingga pemerataan kesejahteraan di seluruh Kepri.
Rapat ini menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat arah pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Kepri. Melalui percepatan proyek fisik dan penerapan FTZ, diharapkan Kepulauan Riau dapat tumbuh menjadi wilayah yang lebih kompetitif, mampu menarik investasi, dan mendorong pemerataan ekonomi hingga ke daerah perbatasan.