JAKARTA - Pemerintah Indonesia memperkuat komitmen pengendalian demam berdarah melalui penyusunan kebijakan jangka menengah yang terarah.
Upaya tersebut diwujudkan lewat finalisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Dengue periode 2026–2029 sebagai bagian dari strategi mengejar target global penghapusan kematian akibat penyakit tersebut pada 2030.
Kementerian Kesehatan memfinalisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Dengue periode 2026–2029 sebagai langkah strategis mengejar target global "Nol Kematian akibat Dengue pada tahun 2030" (Zero Dengue Deaths by 2030). Kebijakan ini menjadi respons atas dinamika penyebaran penyakit yang semakin kompleks dan menuntut pendekatan yang lebih komprehensif.
Penyusunan RAN tersebut menunjukkan bahwa pengendalian dengue tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan sektoral yang terpisah. Pemerintah memandang diperlukan strategi terpadu yang mencakup pencegahan, deteksi, hingga penanganan kasus secara menyeluruh.
Urbanisasi dan Perubahan Iklim Dorong Pendekatan Terintegrasi
Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami mengatakan langkah itu sebagai upaya menghadapi penyakit yang muncul akibat tantangan urbanisasi dan perubahan iklim yang kian nyata, karena pengalaman selama ini membuktikan intervensi tunggal tidak lagi cukup untuk membendung penyebaran dengue.
"Urbanisasi yang tinggi, perubahan iklim, dan peningkatan mobilitas masyarakat menuntut pendekatan yang lebih terintegrasi dan preventif. Kita harus memadukan surveilans yang kuat, pelibatan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi berkelanjutan agar selangkah lebih maju dari penyakit ini, " katanya di Jakarta, Selasa.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa faktor lingkungan dan sosial memiliki pengaruh besar terhadap penyebaran dengue. Perubahan pola hunian, kepadatan penduduk, serta mobilitas masyarakat dinilai meningkatkan risiko penularan jika tidak diimbangi sistem pengendalian yang adaptif.
Dalam kerangka tersebut, pemerintah menempatkan pendekatan preventif dan kolaboratif sebagai fondasi utama kebijakan. Sinergi antara sektor kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi bagian penting agar pengendalian penyakit berjalan efektif.
Kolaborasi Regional ASEAN Perkuat Kebijakan Pengendalian Dengue
Upaya pengendalian dengue juga dilakukan melalui kerja sama lintas negara. Dalam Forum Regional Dengue, Kementerian Kesehatan se-ASEAN, serta Sekretariat ASEAN, WHO, pemerintah daerah, sektor swasta, dan para ahli hadir guna menyusun rekomendasi kebijakan terintegrasi demi melindungi sekitar 670 juta penduduk ASEAN dari ancaman demam berdarah.
Forum tersebut menjadi wadah pertukaran pengalaman dan penyusunan strategi bersama menghadapi penyakit yang memiliki karakter lintas batas. Dengan mobilitas penduduk yang tinggi di kawasan, koordinasi regional dinilai penting untuk mencegah lonjakan kasus.
Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap kebijakan nasional dapat selaras dengan strategi regional sehingga respons terhadap wabah dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
Empat Pilar Utama RAN 2026–2029 sebagai Fondasi Pengendalian Dengue
Sebagai implementasi pendekatan terintegrasi, RAN 2026–2029 berfokus pada empat pilar utama pengendalian dengue. Pilar pertama adalah meningkatkan deteksi dini dan diagnosis kasus agar penanganan dapat dilakukan sesegera mungkin. Langkah ini bertujuan menekan risiko komplikasi serta mencegah keterlambatan penanganan pasien.
Pilar kedua menitikberatkan pada penguatan tata laksana klinis dan sistem rujukan guna menekan risiko kematian. Dengan sistem pelayanan yang terkoordinasi, pasien diharapkan memperoleh penanganan sesuai standar medis.
Pilar ketiga berfokus pada pencegahan terintegrasi yang mencakup pengendalian vektor nyamuk, pemanfaatan inovasi teknologi seperti Wolbachia, strategi vaksinasi, serta komunikasi risiko yang efektif kepada masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya intervensi simultan pada faktor lingkungan, teknologi, dan perilaku masyarakat.
Pilar keempat adalah memperkuat sistem surveilans terpadu dan peringatan dini (early warning system) untuk memastikan respons cepat saat terjadi wabah. Sistem ini diharapkan mampu mendeteksi potensi peningkatan kasus sejak awal sehingga langkah pengendalian dapat segera dilakukan.
"Seluruh upaya dalam empat pilar ini akan ditopang oleh tata kelola yang kuat, pembiayaan yang berkelanjutan, kemitraan strategis, serta riset dan inovasi yang terus-menerus," kata Murti.
Penegasan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada intervensi teknis, tetapi juga pada dukungan tata kelola dan pembiayaan yang konsisten.
Integrasi Lapangan dan Inovasi Wolbachia untuk Pengendalian Berkelanjutan
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyakit Menular, Prima Yosephine menyoroti pentingnya integrasi dalam pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, pencegahan tidak boleh hanya fokus pada satu aspek, melainkan harus mencakup lingkungan, vektor, dan manusia secara bersamaan.
"Kita harus mengontrol lingkungannya, vektor nyamuknya, dan manusianya melalui vaksin. Ketiganya harus jalan bersamaan secara komprehensif. Jangan sampai kita bicara vaksin, tapi lingkungannya dibiarkan kumuh," kata Prima.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya pendekatan komprehensif agar intervensi yang dilakukan tidak berjalan parsial. Pengendalian lingkungan, pengurangan populasi nyamuk, serta perlindungan individu melalui vaksinasi perlu dilakukan secara serempak.
Terkait inovasi, pemerintah berkomitmen melanjutkan program nyamuk ber-Wolbachia yang saat ini berjalan di lima kota. Evaluasi dari wilayah ini akan menjadi sasaran untuk perluasan secara bertahap ke 20 hingga 100 kota di masa depan.
Langkah perluasan berbasis evaluasi ini menunjukkan pendekatan kebijakan yang berhati-hati namun progresif. Dengan memanfaatkan hasil implementasi di daerah percontohan, pemerintah dapat memastikan efektivitas program sebelum diterapkan secara lebih luas.
Secara keseluruhan, finalisasi RAN Pengendalian Dengue 2026–2029 menandai penguatan strategi nasional dalam menghadapi tantangan penyakit menular yang dipengaruhi perubahan lingkungan dan mobilitas masyarakat. Melalui pendekatan terintegrasi, kolaborasi regional, penguatan sistem kesehatan, serta pemanfaatan inovasi, pemerintah menargetkan penurunan signifikan angka kematian hingga mencapai sasaran nol kematian akibat dengue pada 2030.