JAKARTA - Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global dan kekhawatiran terhadap pasokan energi, pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipatif untuk memperkuat ketahanan nasional. 

Salah satu fokus utama adalah memperbesar kapasitas penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) agar Indonesia tidak rentan terhadap gejolak eksternal.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah akan menambah kapasitas penyimpanan (storage) stok BBM dari yang semula hanya 25–26 hari menjadi 90 hari atau tiga bulan. Kebijakan ini dinilai penting untuk menyelaraskan ketahanan energi Indonesia dengan standar internasional sekaligus merespons dinamika global yang kian tidak menentu.

Ketahanan Energi Masih 25–26 Hari

Dalam Konferensi Pers Perkembangan Terkini Timur Tengah dan Implikasi Terhadap Sektor ESDM yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, Bahlil memaparkan kondisi aktual ketahanan energi nasional.

“Faktanya, ketahanan energi kita, storage kita itu maksimal di angka 25–26 hari, nggak lebih dari itu,” ucap Bahlil.

Pernyataan tersebut menyoroti keterbatasan kapasitas penyimpanan BBM dalam negeri. Dengan daya tampung yang ada saat ini, Indonesia hanya mampu menjaga pasokan dalam rentang waktu kurang dari satu bulan apabila terjadi gangguan distribusi atau lonjakan permintaan.

Kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama ketika situasi global berpotensi menghambat rantai pasok energi. Ketergantungan pada impor turut memperbesar risiko apabila tidak diimbangi dengan fasilitas penyimpanan yang memadai.

Perbandingan dengan Jepang dan Tantangan Storage

Isu ketahanan energi semakin mencuat setelah muncul perbandingan antara Indonesia dan Jepang. Stok BBM Indonesia diketahui hanya mampu bertahan kurang dari 30 hari, sedangkan Jepang memiliki cadangan hingga 254 hari ke depan.

Menurut Bahlil, perbedaan tersebut bukan semata karena volume impor, melainkan keterbatasan fasilitas penyimpanan dalam negeri.

“Sekarang, kalau kita impor sebanyak itu (Jepang), kita mau taruh (BBM) di mana? Itu permasalahan kita,” ucapnya.

Kapasitas storage yang terbatas membuat Indonesia tidak memiliki ruang cukup untuk menampung cadangan dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas menjadi langkah strategis yang harus dilakukan sebelum berbicara mengenai penambahan volume impor atau pembentukan cadangan jangka panjang.

Pemerintah pun tengah melakukan studi kelayakan atau feasibility study terkait pembangunan storage baru. Targetnya, kapasitas penyimpanan dapat mencapai 90 hari atau setara tiga bulan, sehingga lebih selaras dengan praktik internasional.

Target Pembangunan Dimulai 2026 di Sumatera

Upaya peningkatan ketahanan energi tidak berhenti pada tahap wacana. Bahlil menargetkan pembangunan storage mulai dilakukan pada 2026. Lokasi yang direncanakan untuk pembangunan fasilitas tersebut berada di Sumatera.

Pemilihan wilayah ini dinilai strategis karena mempertimbangkan aspek distribusi dan kedekatan dengan jalur pasokan energi. Dengan adanya fasilitas penyimpanan baru, pemerintah berharap sistem logistik energi nasional menjadi lebih tangguh dan fleksibel.

Selain rencana jangka menengah tersebut, Bahlil memastikan bahwa untuk saat ini stok minyak mentah (crude), BBM, serta LPG rata-rata masih berada di atas standar minimum ketahanan nasional yang ditetapkan pemerintah, yakni 23 hari.

“Jadi, menyangkut dengan persiapan hari raya Idulfitri, bulan puasa, alhamdulillah saya menyampaikan bahwa stok BBM, crude, LPG, itu semua rata-rata di atas standar minimum nasional,” ucap Bahlil.

Pernyataan ini sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kebutuhan energi menjelang periode konsumsi tinggi tetap dalam kondisi aman.

Gejolak Timur Tengah dan Risiko Selat Hormuz

Sorotan terhadap ketahanan energi Indonesia tidak lepas dari eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan minyak global.

Pada Sabtu (28/2), AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan ke sejumlah target di Iran, termasuk Teheran. Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan kerusakan dan korban sipil. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah.

Situasi semakin memanas ketika pada Minggu (1/3), Presiden AS Donald Trump mengklaim pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan AS-Israel. Televisi pemerintah Iran mengonfirmasi kematian Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan tersebut.

Media Iran juga melaporkan bahwa Selat Hormuz telah “secara efektif” ditutup menyusul serangan tersebut, meski belum ada pengumuman resmi mengenai blokade formal.

Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan energi global. Sekitar seperlima perdagangan minyak dunia serta volume besar ekspor gas alam cair dari Qatar dan Uni Emirat Arab melintasi kawasan ini. Diperkirakan sekitar 20 persen konsumsi minyak harian global, atau sekitar 20 juta barel, melewati koridor tersebut.

Apabila jalur ini benar-benar terganggu, dampaknya terhadap harga dan distribusi energi global akan sangat signifikan. Bagi Indonesia yang masih mengandalkan impor untuk sebagian kebutuhan energi, gangguan tersebut berpotensi memicu tekanan pada pasokan dalam negeri.

Karena itu, rencana peningkatan kapasitas storage dari 25–26 hari menjadi 90 hari dipandang sebagai langkah strategis dan mendesak. Dengan cadangan yang lebih besar, Indonesia diharapkan mampu menghadapi gejolak global dengan tingkat risiko yang lebih terkendali serta menjaga stabilitas energi nasional dalam jangka panjang.