JAKARTA - Deputi Bidang Transformasi Digital Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Cahyo Tri Browo mengungkapkan bahwa 258 kabupaten/kota saat ini telah menjalankan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital berbasis kecerdasan buatan (AI).

Angka ini terus mengalami peningkatan sejak fase uji coba digulirkan pada Agustus 2025 di Banyuwangi, lalu merambah ke 43 kabupaten/kota pada bulan Juli. Rencananya, program ini akan diterapkan secara serentak secara nasional pada Oktober 2026.

"Dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI, tanggal 14 Agustus, Presiden menyampaikan sudah 153 kabupaten/kota menerapkan Perlinsos digital. Per hari ini, ada 258 kabupaten/kota, mungkin 50 persen populasi kabupaten/kota sudah terdaftar," kata Cahyo dalam wawancara di Kantor ANTARA, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Sistem Perlinsos digital disiapkan demi melakukan pendataan terhadap 50 juta jiwa masyarakat miskin sebagai langkah mengoptimalkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 4,3 juta data telah terintegrasi.

Ia menggarisbawahi bahwa pemanfaatan teknologi digital melalui kehadiran portal Perlinsos ini ditujukan untuk menopang porsi besar dari sistem perlindungan sosial, di mana keberhasilan yang telah dicapai dalam uji coba portal Perlinsos diharapkan dapat direplikasi ke beragam substansi program Perlinsos lainnya.

"Mungkin sekarang banyak fokusnya masih ke bantuan sosial, bantuan sembako, tapi ke depan bantuan terkait pendidikan, kesehatan, bahkan subsidi energi juga bisa memanfaatkan portal Perlinsos," terangnya.

Melalui skema Perlinsos digital ini, masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa bantuan dari pemerintah tidak semata berbentuk beras atau sembako, melainkan dapat berwujud bantuan di bidang pertanian, perumahan, pupuk, dan sektor pendukung lainnya.

"Dengan sistem digitalisasi ini masyarakat diedukasi, bahwa bantuan pemerintah ini tidak hanya bantuan sembako aja gitu loh," ujarnya.

Melalui modernisasi sistem Perlinsos ini, kata dia, bukan berarti pemerintah bermaksud mengurangi alokasi penerima bantuan, melainkan lewat penyaluran yang lebih presisi, efisiensi anggaran dapat tercapai sehingga pemerintah sanggup memperluas jangkauan bantuan yang diselaraskan dengan karakteristik kebutuhan masyarakat setempat.

Sebagai ilustrasi, di wilayah Yogyakarta yang harga kebutuhan pokoknya relatif terjangkau, penyaluran bantuan sosial berupa sembako dinilai kurang relevan. Bantuan pemerintah dapat dialihkan dalam bentuk program pendidikan, seperti beasiswa atau kemudahan akses pembelajaran, mengingat predikat daerah tersebut sebagai kota pelajar. Demikian halnya untuk kawasan Indonesia timur yang lebih dominan mengonsumsi sagu ketimbang beras.

"Jadi ini yang kami kejar dengan memanfaatkan teknologi tadi," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyampaikan bahwa digitalisasi Perlinsos memiliki potensi untuk mendongkrak akurasi sasaran bantuan sekaligus menciptakan efisiensi anggaran belanja negara hingga Rp200 triliun.

Dalam sesi konferensi pers Update Program Prioritas di Auditorium Bakom, Jakarta, Rabu (9/8), Qodari menjelaskan bahwa Perlinsos digital mengintegrasikan basis data dari berbagai kementerian dan lembaga guna mempercepat proses pendaftaran hingga verifikasi calon penerima bantuan sosial.

Menurut dia, potensi penghematan anggaran tersebut selaras dengan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap rupiah dana negara dialokasikan secara efektif dan menghadirkan kemanfaatan riil yang dirasakan langsung oleh publik.

Penerapan Perlinsos digital ini juga diproyeksikan mampu meningkatkan kualitas perumusan kebijakan pemerintah, sebab integrasi data antarinstansi memungkinkan pengambil kebijakan memetakan kondisi riil masyarakat secara lebih komprehensif sebelum menetapkan suatu keputusan.