JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyodorkan usulan anggaran senilai Rp 344,13 miliar guna memulihkan serta membangun ulang 56 pasar rakyat di kawasan Sumatera yang terdampak musibah bencana.
Porsi dana tersebut menjadi bagian dari pengajuan tambahan anggaran Kemendag tahun 2027 dengan total Rp 1,86 triliun demi memperkuat bermacam program strategis perdagangan.
“Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana/PRRP Sumatera sebesar Rp 344,13 miliar digunakan untuk pembangunan dan revitalisasi 56 pasar rakyat di wilayah terdampak bencana,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam rapat bersama komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Pihak Kemendag mengalokasikan anggaran itu demi menopang pemulihan sarana perdagangan yang terimbas bencana.
Pasar rakyat tergolong salah satu sarana krusial pada roda ekonomi warga lantaran berperan sebagai titik temu pedagang dan pembeli sekaligus menyokong alur distribusi barang kebutuhan publik.
Pengajuan dana Rp 344,13 miliar tersebut merupakan satu dari lima fokus yang terangkum pada usulan tambahan anggaran Kemendag 2027. Secara keseluruhan, pihak kementerian menyodorkan suntikan dana tambahan senilai Rp 1,86 triliun.
Alokasi terbesar dari tambahan anggaran itu, yakni sejumlah Rp 1,2 triliun, hendak difokuskan bagi pembenahan dan revitalisasi 200 unit pasar rakyat. Agenda ini dirancang sebagai bagian dari dorongan terhadap program pengentasan kemiskinan.
Di samping itu, Kemendag mengajukan Rp 93,6 miliar untuk sederet agenda prioritas nasional, antara lain fasilitasi ekspor, perundingan dagang internasional, pengembangan UMKM ekspor, serta perdagangan antarwilayah.
Kemendag turut menyodorkan anggaran Rp 134,73 miliar demi penguatan sistem IT dan pembenahan digitalisasi perdagangan dalam menyokong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sementara itu, Rp 90,68 miliar sisanya diperuntukkan guna menguatkan jajaran perwakilan perdagangan Indonesia di mancanegara.
Pada 2027, Kemendag mengantongi pagu anggaran senilai Rp 1,56 triliun atau Rp 1,5 triliun. Nominal tersebut terkatrol 20,48 persen atau naik Rp 265,6 miliar dibanding alokasi anggaran 2026 yang berjumlah Rp 1,3 triliun.
